Pelabuhan Bumdes Teluk Radang Tidak Diperuntukkan Bagi Pengusaha Illegal

Beredarnya informasi di Tanjung Balai Karimun, bahwa pelabuhan Bumdes Teluk Radang kecamatan Kundur Utara, sering digunakan oleh para pengusaha illegal sebagai pintu masuk barang barang yang tidak memiliki manifest ke wilayah Kundur, seperti gula induk dari Malaysia dan juga rokok tanpa cukai, langsung ditepis oleh Kepala Desa Teluk Radang Ngadino.

Kepala.Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Ngadino, ketika dikonfirmasi via whaatshaap kamis 16/12 mengatakan bahwa informasi yang menyatakan pelabuhan bumdes teluk radang sebagai pintu masuk barang barang ilkegal kewilahay kundur, itu hoax. Jika memang ada bukti, silahkan tunjukkan, dari rekaman vido kah, photopu. Jadilah “Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar dari buruh yang bekerja dipelabuhan bumdes kami, kalau disana ada masuk barang haram, maupun barang tanpa cukai seperti rokok dan juga gula beras dan lain sebagainya, namun jika ada yang bmmemiliki bujti photo, atau rekaman video, silahkan tunjukkan, Disana kan saya tau siapa saja yang bekerja, itu warga saya semua. Jadi jangan buat informasi hoaxlah, itu pelabuhan untuk bongkar muat sawit milik warga, untuk pengiriman sawit keluar dari daerah kami.” Imbuhnya dengan nada kesal

Humas Kanwil DJBC Kepri Arif ketika ditanyakan terkait hal ini, mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada dengar informasi tersebut, namun pihaknya menyarankan supaya berkordinasi dengan Bea Cukai Karimun.

” Terkait hal ini, nanti akan saya kordinasikan dengan pihak pelayanan, bea cukai karimun, namun ada baiknya bapak kordinasi juga,”ujarnya.

Dari pantauan metrorakyat.com karimun, sejauh ini belum pernah ada ditemukan kapal bongkar barang illegal dipelabuhan tersebut, namun dengan adanya informasi tersebut, pihak bea cukai karimun juga akan memantau lebih aktif terhadap aktivitas dipelabuhan bumdes teluk radang. (metrorakyat.com)

BUMDesa Harus Sejahterakan Masyarakat

Audiensi Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, PDTT didampingi Taupik Madjid Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDTT dengan Sudarmanto Ketua Umum ISSF Beserta Rombongan di Ruang Kerja Menteri. Rabu, 24/11/2021 Terkait Kerjasama dengan Bumdes.
Foto : Nugrah Setiadi/Didi Humas Kemendesa
Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), menegaskan bahwa BUMDes adalah institusi sosial dan komersial. Selain aspek profitabilitas, BUMDes harus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi yang ada di desa.

“Saya dorong BUMdes untuk kerjasama dengan pihak manapun, tapi ingat, pada prinsipnya BUM Desa itu untuk kesejahteraan masyarakat bukan semata-mata untuk pendapatan desa, itu yang saya kawal agar tidak sampai keliru,” ungkapnya saat menerima kunjungan ISSF di kantornya, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- juga menegaskan komitmennya untuk men-support upaya-upaya ekspansi BUMDes dalam penetrasi pasar termasuk diantaranya kolaborasi dengan instansi dan swasta lokal. Menurutnya, kerjasama ini penting agar BUMDes mampu memberikan pondasi yang kuat terhadap ekonomi nasional, mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), serta memberikan keuntungan bagi masyarakat desa.

“Setuju sekali rencana kerja sama ini, karena memang BUMDes kita harus terus didukung pemasarannya, distribusinya termasuk juga diversifikasi produknya,” ungkapnya

Seperti diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjajaki rencana kerja sama dengan Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia atau Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF). Kerja sama dengan perkumpulan orang-orang perwakilan perusahaan tersebut dalam rangka mendukung peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk menggerakkan ekonomi desa dan pemulihan ekonomi nasional.

Perihal kerja sama dengan ISSF tersebut akan dibahas lebih rinci dalam pertemuan selanjutnya sebelum dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara ISSF dan Kemendes PDTT.

Sementara itu, Ketua Umum ISSF, Sudarmanto menjelaskan, meski masih berumur satu tahun ISSF telah memiliki kurang lebih 207 anggota dari perusahaan BUMN maupun swasta yang siap berkolaborasi dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

“Di dalamnya sudah siap membina BUM Desa dalam satu wadah, kita mulai membuka kerja sama ini,” kata Sudarmanto yang juga sebagai perwakilan PT Aneka Tambang itu.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Pengawas ISSF, Nana Sutrisno; Sekjen ISSF, Nurul Iman; Kepala Bidang Inkubator Bisnis Berkelanjutan, Berry F. Parinusa; dan Advisor ISSF, M. Rizal Taufikurrahman dan Jauhari.

Sementara Mendes PDTT Abdul Halim didampingi Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta. (kepri.batampos.co.id)

BUMDes Berbadan Hukum Tunggu Permendes

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan berbadan hukum. Meski demikian, saat ini Pemkab Jepara masih menunggu Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras (PDTT).

Kepala Dinsospermasdes melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Suharsana mengatakan, dalam PP tersebut BUMDes ditargetkan ke depan harus terdaftar di Kemenkumham.

“Cuman yang BUMDes Bersama selambat-lambatnya dua tahun,” kata dia saat ditemui di kantornya, Selasa (30/3/2021).

Suharsana menjelaskan, saat ini pihaknya belum bisa meminta agar semuanya berbadan hukum. Sebab permendes terkait hal itu masih dalam tahap proses. Setelah turun, daerah pun secepatnya melakukan penyesuaian terhadap perbup. Selanjutnya baru tahap mengaplikasikan di lapangan.

“Nanti langkahnya gimana kita nunggu permendesnya, sehingga kita belum biasa ada arah ke sana,” terangnya.

Dia menuturkan, sampai tahun 2015 semua desa sudah terbentuk BUMDes. Jumlahnya ada 184 lembaga di tiap-tiap desa. Konsep berbadan hukum pun sudah ada beberapa yang memiliki. Terutama yang menjalin kemitraan dengan lembaga lain, seperti pemerintahan.

“Karena apabila kerja sama dengan pemdes, pemdes membiayakan untuk BUMDes harus ada kelengkapan dokumen,” tutur Suharsana.(jepara.go.id)

4 BUMDes Karimun Jadi ‘Pilot Project’ LAKU PANDAI Bank Riau Kepri

4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Karimun yakni BUMDes Bahari Desa Keban ,BUMDes Hebat Desa Prayun, BUMDes Bunga Tanjung Desa Pangke dan BUMDes Bintang Permai Desa Nyiur Permai dijadikan sebagai pilot project dengan menyediakan kebijakan layanan tanpa kantor atau LAKU PANDAI.

“Ini adalah salah satu sinergi yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui BUMDes sebagai upaya memperluas akses layanan dan mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam program Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan menggunakan aplikasi CMS dan EDC,” jelas Andi Buchori Direktur Utama Bank Riau Kepri saat melakukan sosialisasi Akses Layanan Keuangan Desa yang diselenggarakan Bank Riau Kepri, di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun, Minggu (28/3/2021).

Ia menjelaskan, Laku Pandai merupakan kegiatan yang menyediakan layanan perbankan tidak melalui jaringan kantor yang tujuannya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sulit mendapatkan layanan perbankan serta layanan keuangan lainnya.

“Melalui sinergi atau kerjasama Bank Riau Kepri dengan BUMDes dapat membantu mempermudah masyarakat yang selama ini kesulitan akses keuangan tentunya melalui sinergi ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa dalam akses layanan keuangan,” ucap Andi.

Andi Buchari juga mengapresiasi atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini. “Semoga semua BUMDes dapat terpacu sehingga masyarakat juga dapat terbantu menikmati layanan perbankan dengan mudah. Melalui kerjasama yang dijalin ini, kami berharap agar pengelolaan Dana Desa dilakukan secara non tunai, sebagaimana rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masyarakat Desa jangan khawatir, tujuan dari kerjasama ini tak lain adalah agar pencapaian masyarakat sejahtera agar bisa lebih cepat teralisasi,” ujar Andi.

Sementara Wan Abdul Rahman, Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Karimun mengatakan, Bank Riau Kepri akan turut membantu dalam percepatan layanan keuangan daerah dan juga menciptakan kampung kita bebas dari rentenir

Untuk tujuan ini Wan Abdul Rahman mengatakan Bank Riau Kepri sekarang ini mencoba menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui kepala desa. “Sekarang ini sudah ada 4 BUMDes di Kabupaten Karimun yang kita jadikan sebagai pilot project yang nantinya akan menjadi agen dan sebagai usaha ekonomi simpan pinjam,” katanya.

Menurut Wan Abdul Rahman, BUMDes ini nantinya akan bisa menyalurkan kredit dan tentunya Bank Riau Kepri akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada BUMDes.

Wan Abdul Rahman menyampaikan 4 BUMDes yang dijadikan pilot project akan digodok dan dijalin kerjasama untuk totalitas menjadi bagian dan totalitas perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Sementara Hurnaini Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Karimun dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini desa menjadi sasaran yang utama menjadi pemulihan ekonomi.

“Peran perbankan tentunya sangat diharapkan dan kita bersyukur karena Bank Riau Kepri mau terjun langsung ke Desa dan bahkan telah menjadikan 4 BUMDes sebagai pilot project layanan keuangan di Desa,” ujar Hurnaini .

Hurnaini juga mengimbau agar kepala desa maupun BUMDes yang mengikuti acara sosialisasi layanan akses keuangan Desa yang dilaksanakan Bank Riau Kepri dapat diikuti dengan baik dan dapat diambil manfaatnya yang nantinya bisa bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat di Desa.

Hurnaini menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan terima kasih atas diselenggarakan kegiatan ini dan semoga bank Riau Kepri bisa terus memberikan kontribusi bagi masyarakat.

“Sebagai salah satu mitra pemerintah daerah , kami minta kepala Desa dan BUMDes untuk dapat mengikuti kegiatan ini dan tangkaplah peluang yang ada sehingga kedepannya bisa menjadikan masyarakat di Desa lebih sejahtera, apalagi sekarang ini Desa menjadi tumpuan,” pungkas Hurnaini.

Dalam sosialisasi ini, tampak hadir Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, kepala desa, BUMDes dan undangan lainnya.

(uand-a.com)

18 Desa dan 4 BUMDes di Karimun Terima Penghargaan dari Bank Riau Kepri

Bank Riau Kepri terus menggesa akses digital/elektronifikasi layanan keuangan desa dengan mengadakan sosialisasi layanan perbankan untuk Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Karimun sekaligus memberikan penghargaan layanan perbankan terkait penggunaan layanan aplikasi Cash Management System (CMS) kepada 18 desa dan keanggotaan Agen Laku Pandai (akuBankRiauKepri) kepada 4 BUMDes di Wilayah Kabupaten Karimun, bertempat di Gedung Nasional, Tanjung Balai Karimun, Minggu (28/03/2021). Salah satu sinergi yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menyediakan Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau Laku Pandai sebagai upaya memperluas akses layanan dan mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam program Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan menggunakan aplikasi CMS dan EDC. Laku Pandai merupakan kegiatan yang menyediakan layanan perbankan tidak melalui jaringan kantor yang tujuannya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sulit mendapatkan layanan perbankan serta layanan keuangan lainnya.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari mengapresiasi atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini. “Semoga semua BUMDes dapat terpacu sehingga masyarakat juga dapat terbantu menikmati layanan perbankan dengan mudah. Melalui kerjasama yang dijalin ini, kami berharap agar pengelolaan Dana Desa dilakukan secara non tunai, sebagaimana rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masyarakat Desa jangan khawatir, tujuan dari kerjasama ini tak lain adalah agar pencapaian masyarakat sejahtera agar bisa lebih cepat teralisasi,'' ujar Andi.

Dalam kesempatan yang sama Plh Bupati Karimun yang diwakilkan oleh Asisten II Pemkab Karimun, Hurnaini menyampaikan saat ini desa menjadi sasaran utama dalam rangka peningkatan dan pemulihan ekonomi, sebagaimana kita maklumi bahwa di era pandemi saat ini dampaknya hampir meluas sampai dengan desa oleh karena itu peran perbankan sangat kita harapkan.

Lebih lanjut Hurnaini mengapresiasi atas terlaksananya sosialisasi ini. “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya, kemudian tentu menyampaikan apresiasi dilaksanakan kegiatan ini,” ujar Hurnaini.

“Bank Riau Kepri yang hari ini akan konversi menjadi Bank umum syariah akan terus kita doakan semoga dalam perjalanan nanti tetap memberikan kontribusi yang terbaik kepada seluruh masyarakat Riau dan Kepri khususnya masyarakat Kabupaten Karimun” lanjut Hurnaini.

Acara yang juga diisi dengan diskusi bersama Kepala Desa dan pihak BUMDes ini terbilang lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati terpilih H. Anwar Hasyim, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun Ery Noval Jadinata, Direktur Dana dan Jasa M.A. Suharto, Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Wahyudi Gustiawan, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Yuharman, Pemimpin Desk Digital Banking Service Edi Wardana, Pemimpin Cabang Tanjung Balai Karimun Wan Abdurrahman, Tenaga Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Ahmad Fajri, Pemimpin Capem Syariah Tanjung Balai Karimun Agus Faisal, Pemimpin Kedai Meral Jaafar serta Kepala Desa dan Pengurus BUMDes se-Kabupaten Karimun. (goriau.com)

Bumdes Pangke Kelola Limbah Bebatuan PT Soma Karimun, Ini Potensinya

Aktivitas pengangkutan limbah PT Soma Karimun (Foto: JKnews.id)

Karimun – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Pangke Barat, launching unit baru hasil dari pengelolaan lahan PT Soma Karimun, yang terletak di kawasan Pantai Pelawan, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat.

Unit baru tersebut merupakan hasil limbah dari blasting PT Soma Karimun yang tidak di bisa di manfaatkan, sementara hasil limbah tersebut berupa batu-batuan.

Hasil limbah ini terjadi karena dari pihak PT Soma Karimun yang melakukan proyek infrastruktur dalam pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik. Namun dalam pembangunan PT Soma itu sendiri, tidak memiliki lahan untuk pembuangan hasil limbah tersebut.

Selanjutnya lahan hasil pembuangan limbah tersebut merupakan lahan pihak ketiga.

Pemilik lahan, Zulkifli, sebelumnya telah menyerahkan lahan kepada Pemerintah Desa Pangke Barat. Selanjutnya pihak Desa menyerahkan kepada Bumdes untuk dimanfaatkan.

Zulkifli menjelaskan PT Soma yang bergerak dalam pembangunan PLTU, ketika dalam pengerjaan proyek berjalan, pihaknya memiliki kendala yaitu di temukan batu-batuan.

“Batu tersebut hasil dari pengerjaan proyek yang sedang berjalan, kemudian kami pihak PT Soma mengangkat menggunakan mesin. Namun kami (PT Soma-red) tidak memiliki tempat dalam pembuangan batu-batu tersebut,” ucap Zulkifli.

Ia menambahkan, karena tidak memiliki lahan dalam pembuangan, lahan yang berdampingan dari pihak PT Soma merupakan lahan pribadi pihak ketiga atau tokoh masyarakat.

“Pembuangan tersebut di lakukan di lahan pihak ketiga, dan ketika pengerjaan yang masih berjalan, semakin banyak limbah yang di dapatkan,” jelasnya.

“Ketika batu yang di peroleh kiranya dapat di manfaatkan sebagai aset desa, kami memberikan kepada pihak Bumdes, karena banyak oknum yang melirik tempat pembuangan limbah ini,” tambahnya.

Sementara, Sulaiman sebagai Ketua Bumdes Pangke Barat, mengapresiasi dan menyambut baik pemberian limbah dari PT Soma yang bisa di jadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menguntungkan.

“Tentunya sangat bersyukur dengan pemberian limbah yang masih bisa di kelola, kami dari pihak Bumdes mencoba melakukan pengelolaan hasil ini, supaya ini menjadi hasil ke masyarakat dan memberikan PAD yang besar,” ucap Sulaiman.

Ia menambahkan, nantinya akan melakukan pemasaran untuk wilayah Kecamatan Karimun Besar, dan tidak untuk di ekspor.

“Pastinya ini akan di pasarkan di luar Desa Pangke Barat, dan masih dalam wilayah Kecamatan Karimun Besar, yang nantinya untuk keperluan seperti pembangunan rumah. Namun ini juga tidak akan di ekspor, hasil dari ini untuk menjadikan aset desa Pangke Barat,” jelasnya.

Sementara untuk pemasaran, pihaknya akan melakukan pemasaran seperti pada umumnya. Untuk empat ton seharga 250 ribu hingga 300 ribu rupiah.

Selain itu, Thamrin, Kepala Desa Pangke Barat, juga menyambut baik pemberian dan pemanfaatan yang di lakukan oleh pihak Bumdes.

“Bumdes merupakan Badan Usaha Milik Desa, jadi apapun unit Pemerintah Desa kami tetap mendukung demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat bersama,” ucap Thamrin.

Ia menambahkan, ini juga merupakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.

“Unit baru ini merupakan program dari Bumdes Beruntung yang ketiga, selain pariwisata Pantai Pelawan, penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) di Kantor Balai Desa,” tambahnya.

Selain itu, Afandi, yang merupakan kepala unit Bumdes Pangke Barat, mengatakan melalui media kepada masyarakat yang berkomentar negatif di media sosial.

“Kami masyarakat Desa Pangke Barat mendukung setiap program pembangunan aset daerah yang melibatkan desa kami (Pangke Barat-red) jadi kepada masyarakat yang bukan warga Pangke Barat seharusnya mendukung bukan menghalangi dan menghambat perkembangan daerah,” tambahnya

“Jangan merasa memiliki dampak yang terjadi akibat pembangunan setiap perusahaan, tentunya jika adanya dampak jelas kami orang yang merasakan pertama kali,” pungkasnya. (jknews.id)