Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mendorong seluruh desa di daerah setempat segera mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah penguatan perekonomian desa. “Kami akan dorong dan giring bagaimana semua desa mendirikan BUMDes. BUMdes itu wajib didirikan di setiap desa,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, Sabtu. Aunur Rafiq mengatakan, BUMDes merupakan soko guru penguatan perekonomian nasional yang dimulai dari tingkat desa. “Kalau dulu, soko guru perekonomian nasional adalah koperasi. Tapi sekarang soko guru perekonomian nasional adalah BUMDes,” kata dia. Dia mengatakan, BUMDes merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk penguatan pembangunan perekonomian desa. BUMDes, kata dia, bisa menjadi wadah untuk sektor ekonomi kreatif dengan menggali potensi sumber daya alam desa. BUMDes juga bisa mengelola usaha simpan pinjam atau berbentuk lain. Dengan berdirinya BUMDes di semua desa, dia berharap akan terjalin sebuah sinergitas antara BUMDes sehingga terjadi interaksi masing-masing masyarakat desa dalam upaya penguatan perekonomian desa.
“BUMDes harus sehat dan kuat. BUMDes harus bersinergi dengan BUMDes yang lain. Dan kita komitmen untuk melakukan pendampingan bagaimana BUMDes bisa berdiri dan tumbuh dengan baik,” ujarnya. Bupati juga mengharapkan media ikut berperan mengangkat BUMDes yang berkembang dengan baik sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pembangunan perekonomian desa. “Teman-teman media, saya harap ikut mengangkat BUMDes yang sukses dan tumbuh dengan baik,” ujarnya. Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karimun Suwedi mengatakan, dari 42 desa di Kabupaten Karimun, baru 23 desa yang telah mendirikan BUMDes. Suwedi mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong seluruh desa segera mendirikan BUMDes. “Kita terus mendorong bagaimana semua desa segera mendirikan BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha untuk membangun perekonomian desa,” ujarnya. Dia mengatakan BUMDes juga menjadi salah satu wadah untuk pengelolaan dana desa yang merupakan stimulan untuk percepatan pembangunan desa. “Dana desa itu hanya stimulan, dan belum tentu tahun depan kembali dianggarkan. Karena itu, setiap desa perlu memiliki BUMDes sebagai tempat membangun perekonomian desa,” kata Suwedi. Dana desa, kata dia, sudah digulirkan sejak dua tahun terakhir yang diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri. Tahun ini, dana desa yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp30,4 miliar dan terbanyak diberikan untuk desa-desa di Kecamatan Moro mencapai 28 persen. Rinciannya, dana desa untuk Kecamatan Moro sebesar Rp8.592.445.200, Kecamatan Kundur Rp2.464.051.000, Kecamatan Karimun Rp2.429.273.100, Kecamatan Tebing Rp799.135.400, Kecamatan Buru Rp1.837.754.000, Kecamatan Kundur Utara sebesar Rp3.345.769.500. Kemudian, Kecamatan Kundur Barat sebesar Rp3.477.794.600, Kecamatan Durai Rp3.449.266.300, Kecamatan Meral Barat Rp1.733.064.100 dan Kecamatan Ungar sebesar Rp2.307.011.900.
(cendananews.com)