TIGA BALON PENGURUS BUMDES TEBIAS IKUTI SELEKSI

Dalam rangka mendorong peran BUM Desa ( Badan Usaha Milik Desa ), untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa, yang tertuang di PP no 11 tahun 2021 tentang BUMDes, bertempat di Kantor Desa Tebias melakukan seleksi, Bakal Calon pengurus BUMDes untuk jabatan Direktur.

Materi tes mulai dari tertulis, wawancara hingga kemahiran menggunakan perangkat Komputer, diikuti oleh 3 orang warga, yang terdiri dari Ahmad Ayub, Islam dan Sigit Hardiyanto.

Sementara Tiem penguji terdiri dari Sekcam Belat Yelfi Indra, Korkab TA Kabupaten Karimun Mat Daut dan Korwil TA kecamatan Belat Riyanto,SE.

Menurut Sekcam Belat Yelfi Indra Jum’at 18 Februari 2022, Hasil penilaian seleksi akan diumumkan Senin 21 Februari 2022 di kantor Desa Tebias. Harapan kita siapapun yang terpilih nantinya dari ketiga balon peserta untuk jabatan Direktur tentu dia merupakan balon yang memenuhi kriteria serta dianggap mampu untuk menumbuh kembangkan Pendapatan Asli Desa Tebias,” kata Yelfi panggilan akrab sang Sekcam Belat.

Keputusan Tiem seleksi mutlak dan tidak ada unsur pengaruh dari pihak manapun, karena mereka yang terpilih dan diamanahkan melalui penjaringan, jelas telah dianggap mampu untuk menjalankan “Roda” BUM Desa Tebias,” jelas Yelfi.

Lima tahun masa jabatan dianggap cukup layak untuk bahu-membahu bersama pengurus lain, dan Pemerintahan Desa, bagaimana BUMDes menjadi pembantu untuk menopang kemajuan Desa terciptanya lapangan kerja bagi warga, sungguh pun dengan dana yang minim dan ini merupakan tantangan berat yang harus dipikul secara Profesional,” ujar Yelfi.

Ditempat yang sama Korkab.TA. Karimun Mat Daut, didampingi Korwil TA. Kecamatan Belat Riyanto,SE menjelaskan, Sebelum merealisasikan Program Kerja untuk kedepannya, BUMDes, sangat dihimbau agar mendata dan mengifentarisasi ragam permasalahan, ditengah kehidupan masyarakat luas, cari peluang bisnis dengan modal kecil tetapi keuntungannya cukup lumayan membantu masyarakat dengan harga jual berbagai jenis kegiatan yang tidak memberatkan warga,” ucap Daut.

Jangan menjalankan usaha untuk menambah PADes, dengan cara mencoba-coba jenis usaha, bentuk pekerjaan seperti ini cukup beresiko, pelihara dan rawat Aset yang telah ada,” ungkap Daut.

Ditempat terpisah Kades Tebias Budi, sangat menyambut positif dipilihnya Direktur BIMDes melalui jalur seleksi, sehingga diyakini akan terpilih pengurus yang bekerja secara Profesional, mandiri dan mampu mengembangkan bidang usaha, Pemerintahan Desa siap menopang Program Kerja BUMDes, sepanjang untuk Kemajuan Desa Tebias.” Kata Budi.(viralutama.co.id)

Pelabuhan Bumdes Teluk Radang Tidak Diperuntukkan Bagi Pengusaha Illegal

Beredarnya informasi di Tanjung Balai Karimun, bahwa pelabuhan Bumdes Teluk Radang kecamatan Kundur Utara, sering digunakan oleh para pengusaha illegal sebagai pintu masuk barang barang yang tidak memiliki manifest ke wilayah Kundur, seperti gula induk dari Malaysia dan juga rokok tanpa cukai, langsung ditepis oleh Kepala Desa Teluk Radang Ngadino.

Kepala.Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Ngadino, ketika dikonfirmasi via whaatshaap kamis 16/12 mengatakan bahwa informasi yang menyatakan pelabuhan bumdes teluk radang sebagai pintu masuk barang barang ilkegal kewilahay kundur, itu hoax. Jika memang ada bukti, silahkan tunjukkan, dari rekaman vido kah, photopu. Jadilah “Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar dari buruh yang bekerja dipelabuhan bumdes kami, kalau disana ada masuk barang haram, maupun barang tanpa cukai seperti rokok dan juga gula beras dan lain sebagainya, namun jika ada yang bmmemiliki bujti photo, atau rekaman video, silahkan tunjukkan, Disana kan saya tau siapa saja yang bekerja, itu warga saya semua. Jadi jangan buat informasi hoaxlah, itu pelabuhan untuk bongkar muat sawit milik warga, untuk pengiriman sawit keluar dari daerah kami.” Imbuhnya dengan nada kesal

Humas Kanwil DJBC Kepri Arif ketika ditanyakan terkait hal ini, mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada dengar informasi tersebut, namun pihaknya menyarankan supaya berkordinasi dengan Bea Cukai Karimun.

” Terkait hal ini, nanti akan saya kordinasikan dengan pihak pelayanan, bea cukai karimun, namun ada baiknya bapak kordinasi juga,”ujarnya.

Dari pantauan metrorakyat.com karimun, sejauh ini belum pernah ada ditemukan kapal bongkar barang illegal dipelabuhan tersebut, namun dengan adanya informasi tersebut, pihak bea cukai karimun juga akan memantau lebih aktif terhadap aktivitas dipelabuhan bumdes teluk radang. (metrorakyat.com)

BUMDesa Harus Sejahterakan Masyarakat

Audiensi Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, PDTT didampingi Taupik Madjid Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDTT dengan Sudarmanto Ketua Umum ISSF Beserta Rombongan di Ruang Kerja Menteri. Rabu, 24/11/2021 Terkait Kerjasama dengan Bumdes.
Foto : Nugrah Setiadi/Didi Humas Kemendesa
Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), menegaskan bahwa BUMDes adalah institusi sosial dan komersial. Selain aspek profitabilitas, BUMDes harus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi yang ada di desa.

“Saya dorong BUMdes untuk kerjasama dengan pihak manapun, tapi ingat, pada prinsipnya BUM Desa itu untuk kesejahteraan masyarakat bukan semata-mata untuk pendapatan desa, itu yang saya kawal agar tidak sampai keliru,” ungkapnya saat menerima kunjungan ISSF di kantornya, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- juga menegaskan komitmennya untuk men-support upaya-upaya ekspansi BUMDes dalam penetrasi pasar termasuk diantaranya kolaborasi dengan instansi dan swasta lokal. Menurutnya, kerjasama ini penting agar BUMDes mampu memberikan pondasi yang kuat terhadap ekonomi nasional, mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), serta memberikan keuntungan bagi masyarakat desa.

“Setuju sekali rencana kerja sama ini, karena memang BUMDes kita harus terus didukung pemasarannya, distribusinya termasuk juga diversifikasi produknya,” ungkapnya

Seperti diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjajaki rencana kerja sama dengan Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia atau Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF). Kerja sama dengan perkumpulan orang-orang perwakilan perusahaan tersebut dalam rangka mendukung peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk menggerakkan ekonomi desa dan pemulihan ekonomi nasional.

Perihal kerja sama dengan ISSF tersebut akan dibahas lebih rinci dalam pertemuan selanjutnya sebelum dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara ISSF dan Kemendes PDTT.

Sementara itu, Ketua Umum ISSF, Sudarmanto menjelaskan, meski masih berumur satu tahun ISSF telah memiliki kurang lebih 207 anggota dari perusahaan BUMN maupun swasta yang siap berkolaborasi dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

“Di dalamnya sudah siap membina BUM Desa dalam satu wadah, kita mulai membuka kerja sama ini,” kata Sudarmanto yang juga sebagai perwakilan PT Aneka Tambang itu.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Pengawas ISSF, Nana Sutrisno; Sekjen ISSF, Nurul Iman; Kepala Bidang Inkubator Bisnis Berkelanjutan, Berry F. Parinusa; dan Advisor ISSF, M. Rizal Taufikurrahman dan Jauhari.

Sementara Mendes PDTT Abdul Halim didampingi Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta. (kepri.batampos.co.id)

BUMDes Berbadan Hukum Tunggu Permendes

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan berbadan hukum. Meski demikian, saat ini Pemkab Jepara masih menunggu Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras (PDTT).

Kepala Dinsospermasdes melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Suharsana mengatakan, dalam PP tersebut BUMDes ditargetkan ke depan harus terdaftar di Kemenkumham.

“Cuman yang BUMDes Bersama selambat-lambatnya dua tahun,” kata dia saat ditemui di kantornya, Selasa (30/3/2021).

Suharsana menjelaskan, saat ini pihaknya belum bisa meminta agar semuanya berbadan hukum. Sebab permendes terkait hal itu masih dalam tahap proses. Setelah turun, daerah pun secepatnya melakukan penyesuaian terhadap perbup. Selanjutnya baru tahap mengaplikasikan di lapangan.

“Nanti langkahnya gimana kita nunggu permendesnya, sehingga kita belum biasa ada arah ke sana,” terangnya.

Dia menuturkan, sampai tahun 2015 semua desa sudah terbentuk BUMDes. Jumlahnya ada 184 lembaga di tiap-tiap desa. Konsep berbadan hukum pun sudah ada beberapa yang memiliki. Terutama yang menjalin kemitraan dengan lembaga lain, seperti pemerintahan.

“Karena apabila kerja sama dengan pemdes, pemdes membiayakan untuk BUMDes harus ada kelengkapan dokumen,” tutur Suharsana.(jepara.go.id)

4 BUMDes Karimun Jadi ‘Pilot Project’ LAKU PANDAI Bank Riau Kepri

4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Karimun yakni BUMDes Bahari Desa Keban ,BUMDes Hebat Desa Prayun, BUMDes Bunga Tanjung Desa Pangke dan BUMDes Bintang Permai Desa Nyiur Permai dijadikan sebagai pilot project dengan menyediakan kebijakan layanan tanpa kantor atau LAKU PANDAI.

“Ini adalah salah satu sinergi yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui BUMDes sebagai upaya memperluas akses layanan dan mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam program Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan menggunakan aplikasi CMS dan EDC,” jelas Andi Buchori Direktur Utama Bank Riau Kepri saat melakukan sosialisasi Akses Layanan Keuangan Desa yang diselenggarakan Bank Riau Kepri, di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun, Minggu (28/3/2021).

Ia menjelaskan, Laku Pandai merupakan kegiatan yang menyediakan layanan perbankan tidak melalui jaringan kantor yang tujuannya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sulit mendapatkan layanan perbankan serta layanan keuangan lainnya.

“Melalui sinergi atau kerjasama Bank Riau Kepri dengan BUMDes dapat membantu mempermudah masyarakat yang selama ini kesulitan akses keuangan tentunya melalui sinergi ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa dalam akses layanan keuangan,” ucap Andi.

Andi Buchari juga mengapresiasi atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini. “Semoga semua BUMDes dapat terpacu sehingga masyarakat juga dapat terbantu menikmati layanan perbankan dengan mudah. Melalui kerjasama yang dijalin ini, kami berharap agar pengelolaan Dana Desa dilakukan secara non tunai, sebagaimana rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masyarakat Desa jangan khawatir, tujuan dari kerjasama ini tak lain adalah agar pencapaian masyarakat sejahtera agar bisa lebih cepat teralisasi,” ujar Andi.

Sementara Wan Abdul Rahman, Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Karimun mengatakan, Bank Riau Kepri akan turut membantu dalam percepatan layanan keuangan daerah dan juga menciptakan kampung kita bebas dari rentenir

Untuk tujuan ini Wan Abdul Rahman mengatakan Bank Riau Kepri sekarang ini mencoba menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui kepala desa. “Sekarang ini sudah ada 4 BUMDes di Kabupaten Karimun yang kita jadikan sebagai pilot project yang nantinya akan menjadi agen dan sebagai usaha ekonomi simpan pinjam,” katanya.

Menurut Wan Abdul Rahman, BUMDes ini nantinya akan bisa menyalurkan kredit dan tentunya Bank Riau Kepri akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada BUMDes.

Wan Abdul Rahman menyampaikan 4 BUMDes yang dijadikan pilot project akan digodok dan dijalin kerjasama untuk totalitas menjadi bagian dan totalitas perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Sementara Hurnaini Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Karimun dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini desa menjadi sasaran yang utama menjadi pemulihan ekonomi.

“Peran perbankan tentunya sangat diharapkan dan kita bersyukur karena Bank Riau Kepri mau terjun langsung ke Desa dan bahkan telah menjadikan 4 BUMDes sebagai pilot project layanan keuangan di Desa,” ujar Hurnaini .

Hurnaini juga mengimbau agar kepala desa maupun BUMDes yang mengikuti acara sosialisasi layanan akses keuangan Desa yang dilaksanakan Bank Riau Kepri dapat diikuti dengan baik dan dapat diambil manfaatnya yang nantinya bisa bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat di Desa.

Hurnaini menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan terima kasih atas diselenggarakan kegiatan ini dan semoga bank Riau Kepri bisa terus memberikan kontribusi bagi masyarakat.

“Sebagai salah satu mitra pemerintah daerah , kami minta kepala Desa dan BUMDes untuk dapat mengikuti kegiatan ini dan tangkaplah peluang yang ada sehingga kedepannya bisa menjadikan masyarakat di Desa lebih sejahtera, apalagi sekarang ini Desa menjadi tumpuan,” pungkas Hurnaini.

Dalam sosialisasi ini, tampak hadir Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, kepala desa, BUMDes dan undangan lainnya.

(uand-a.com)